bagi yg kompeten
jangan ragu untuk mencoba

http://www.pertanian.go.id/assets/upload/doc/Pengumuman_Lelang_Jabatan_Pimpinan_Tinggi_Pratama.pdf

Tren Korupsi 2013: 1.271 Tersangka, Kebanyakan Incar Pengadaan Barang dan Jasa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Coruption Watch menemukan sepanjang tahun 2013 tren korupsi di Indonesia masih didominasi oleh Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Dalam siaran pers yang diterima TRIBUNnews.com, Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Tama Satria Langkung menghitung pada tahun 2013 terdapat sekitar 560 kasus korupsi dengan 1.271 orang tersangka yang ditangani baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan.

Pada semester I tahun 2013 terdapat 293 kasus korupsi yang ditangani dengan 674 orang tersangka. ICW menemukan 114 kasus diantaranya atau 46,30 persen adalah kasus PBJ. Sedangkan pada semester dua dari 267 kasus yang menjerat 594 tersangka, 114 kasus di antaranya atau 42,7 persen adalah kasus PBJ.

"Tren pemberantasan korupsi 2013, fokus penegak hukum masih pada korupsi sektor pengadaan barang dan jasa," katanya.

Tama mengatakan sistem PBJ di kementerian-kementerian harus dievaluasi ulang, karena terbukti mayoritas korupsi terjadi di sektor PBJ. Sedangkan bila dilihat dari modusnya, pada semester I kasus korupsi paling banyak dilakukan dengan penggelapan, yang berjumlah 104 kasus, diikuti dengan penyalahgunaan sebanyak 75 kasus, mark up 50 kasus dan laporan fiktif 44 kasus.

Pada semester II kasus penggelapan masih mendominasi dengan 104 kasus, penyalahgunaan 50 kasus, mark up 48 kasus dan laporan fiktif 39 kasus.

"Penggelapan masih menjadi modus yang sering digunakan tersangka, modus-modus korupsi yang diungkap oleh aparat masih modus-modus konvensional," ujarnya.

Merancang KONTRAK berbasis RISIKO

MERANCANG KONTRAK BERBASIS RISIKO

proses pengadaan barang dan jasa pemerintah kian hari kian ada perbaikan. yang masif n sistemik utamanya optimalisasi penggunaan e-procurement, baik e-tendering maupun e-purchasing via e-catalog. TAHUKAH SOBAT, proses itu utamanya terkait dengan pemilihan calon penyedianya. padahal, ada proses yang sama sekali tidak bisa via e-procurement, yaitu pelaksanaan kontraknya. dan inilah, sesi SEJATINYA proses pencapaian EFISIENSI dan EFEKTIVITAS hasil pengadaan.
Banyak kelemahan sistemik dari item mandatory berasal dari aturan proses pengadaan barang jasa pemerintah (utamanya Perpres 54 /2010 dan aturan perubahannya). Dipicu lagi dengan kurang inovatifnya PPK (pejabat pembuat komitmen) dalam menyusun dokumen Pelaksanaan Pengadaan berupa "Rancangan Kontrak". tak sedikit para pelaku PBJ tersandung masalah hukum sebagai konsekuensi pelaksanaan kontrak yang tak sesuai standar atau yang hanya ikuti standar minimal.
Bagaimana merancang kontrak yang antisipatif risiko dan bagaimana meningkatkan PPK menjadi PPK yang visioner .....  jawabnya ada di "bimtek Merancang Kontrak berbasis Risiko": emkapeka@yahoo.com

sinergi reviu dan audit laporan keuangan

reviu dan audit lap keu banyak persamaan meski berbeda dari tujuan dan keyakinan. sinergi keduanya layak utk dioptimalkan

kembangkan wawasan dg sharing ttg sinergi reviu dan audit lapkeu http://pusdiklatwas.bpkp.go.id/artikel/namafile/88/Artikiel_Sinergi_REVIU___AUDIT_atas_laporan_keuangan.pdf

Perpres 70_2012 perub P54_2010 ttg PBJ

Perpres 54 2010 telah diubah yg kedua kalinya... silahkan diunduh di:

http://www.lkpp.go.id/v2/contentlist-detail.php?mid=0029564157&id=1937385898

dahsyatnya budaya

ada hakim tak kuasa menolak rayuan tersangka
ada polisi goyah dengan tawaran tancap gas
ada auditor tak kuasa melihat rengekan pelaku temuan
ada juru kampanye berubah jadi juru makelar pengusaha
ada murid siap dan sigap jadi koordinator sebar kunci UN ... gurunya apalagi
adakah bup/wal/gub/pres yg nihil mindset BEP alias balik modal?

semua ada karena budaya
budaya angpao di tiap hari raya
budaya seleksi via titipan dan deal tawaran
budaya sekatenan yg hanya rebutan makanan
budaya yg terlegal atas nama demokrasi
budaya malu dibilang kampungan jika jujur berjalan

seolah lupa dengan tubuhnya
karunia dari NYA yg jujur berbicara
gemetar/deg2an melihat kebawah saat ada di genteng atau puncak pohon
tdk sehat jika kelebihan asupan makanan/minuman
sakit hati jika ada diposisi yang ...
... bawahan/rakyat jelata
... dipalak dg atas nama tilang, syukuran, persaingan

habis kejujuran terbitlah budaya tak karuan

PENERIMAAN CPNS LKPP 2012 dan KEMENKEU 2012

http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/file/13072012170838pengumuman%20cpns%202012.pdf   di LKPP dan www.kemenkeu.go.id di KEMENKEU

PIDATO YG CERDAS

"Selaku Presiden WCRP dan Sekjen ICIS, saya sangat menyayangkan tuduhan INTOLERANSI agama di Indonesia. Pembahasan di forum dunia itu, pasti krn laporan dr dlm negeri Indonesia. Slm berkeliling dunia, saya blm menemukan negara muslim mana pun yg setoleran Indonesia.
Klau yg dipakai ukuran adl masalah AHMADIYAH, memang krn Ahmadiyah menyimpang dr pokok ajaran Islam, namun sll menggunakan stempel Islam dan berorientasi Politik Barat. Seandainya Ahmadiyah merupakan agama tersendiri, pasti tdk dipersoalkan oleh umat Islam.

http://id.berita.yahoo.com/pidato-hasyim-muzadi-yang-menghebohkan-beredar-luas-034818708.html

Ketua KPK Pastikan Dugaan Anas Terseret Hambalang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad membenarkan pernyataan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengenai dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam kasus Korupsi pembangunan komplek olah raga Hambalang.

http://id.berita.yahoo.com/ketua-kpk-pastikan-dugaan-anas-terseret-hambalang-032017060.html;_ylt=Avbv6qHexdaV0Fsng1FHpPN9V8d_;_ylu=X3oDMTFycTh0YjduBG1pdANJbmZpbml0ZSBCcm93c2UgU3BsaXQEcG9zAzQEc2VjA01lZGlhSW5maW5pdGVCcm93c2VMaXN0;_ylg=X3oDMTJyMjFib2U3BGludGwDaWQEbGFuZwNpZC1pZARwc3RhaWQDOWYzMjBmNTQtNzNmZi0zYWFmLWFhMDYtYTg1ZmYzY2UwZmRmBHBzdGNhdANuYXNpb25hbARwdANzdG9yeXBhZ2U-;_ylv=3

Aturan Baru, PNS Malas Tak Naik Pangkat

 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guna mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
http://www.tribunnews.com/2012/01/07/aturan-baru-pns-malas-tak-naik-pangkat